Segala jenis permainan Judi di Indonesia tidak boleh beroperasi di Indonesia. Pelarangan ini bahkan disahkan oleh undang-undang yang resmi.
Dengan keberadaan undang-undang tersebut semakin memperlihatkan bahwa judi dilarang diedarkan dalam bentuk apapun. Lalu, bagaimana jika pemerintah pernah melegalkan judi ini?
Beberapa kali kebijakan tentang pelegalan judi pernah diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini berupa pemberlakuan program yang mengandung unsur judi, baik implisit atau eksplisit.
Tentu saja ini membuat polemik di masyarakat, di mana judi dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik.
Banyak orang yang menganggap bahwa judi tidak ada manfaatnya. Judi merupakan penyimpangan sosial dan menyebabkan sebuah masalah sosial di masyarakat. Banyak dampak negatif yang muncul karena permainan judi ini.
Pelegalan judi di beberapa negara sudah banyak diterapkan. Di beberapa wilayah tersebut, pemberlakukan judi menjadi salah satu pendapatan negara karena menjadi sektor pajak yang tinggi. Pemerintahan di berbagai negara tersebut menjadikan uang pajak judi sebagai anggaran pembangunan lho!
Selain itu, masih banyak negara yang melarang adanya permainan judi, termasuk Indonesia. Ancaman hukuman diterapkan jika ada warganya yang berani bermain judi. Meski demikian, masih ada sebagian kecil dari mereka yang diam-diam bermain judi secara ilegal atau datang ke negara lain.
Pelegalan judi di beberapa negara tersebut kemudian membawa kita pada masa ketika judi pernah dilegalkan di Indonesia.
Salah satu jenis permainan yang pernah dilegalkan di Indonesia adalah judi togel dalam bentuk undian berhadiah dan kasino.
Peredarannya yang dilindungi hukum membuat judi jenis ini banyak digemari oleh masyarakat pada masa itu.
Meski demikian, masih banyak pula masyarakat yang menolak kebijakan ini sehingga beberapa kebijakan yang muncul menjadi polemik di tengah masyarakat itu sendiri. Lalu, bagaimana cara pemerintah mengakalinya?
Permainan Judi di Masa Kolonial
Penguasaan VOC di Indonesia sudah berlangsung sejak 1602. Di masa itu, VOC menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pemerintahan Belanda tidak memiliki kekuasaan sebesar organisasi miliknya ini.
Selama masa penjajahan kolonial, VOC menjadi pengatur ekonomi di Indonesia. Mereka menarik pajak dan mengatur sistem tanam di Indonesia dengan tidak manusiawi.
Kebijakan ini dilakukan karena VOC memiliki tugas untuk menghimpun dana dari negara jajahannya. Maka, dengan ini mereka memberlakukan banyak pajak di semua hal. Termasuk dalam hal perjudian.
Judi pada masa itu dilegalkan oleh pemerintahan VOC agar mereka bisa menarik pajak dari rumah judi yang beredar. Pada masa itu, rumah judi yang berdiri menjadi salah satu bagian penarikan pajak yang cukup strategis karena peminatnya yang cukup banyak.
Rumah judi pada masa itu berdiri di kawasan Batavia. Kebijakan ini mendorong banyak pihak terlibat di dalamnya.
Rumah judi yang paling terkenal berada di pusat Kota Batavia (saat ini Jakarta). Rumah judi ini dikelola oleh kapitan dari Tionghoa bernama Souw Beng Kong.
Kebanyakan orang yang bermain judi di masa itu adalah dari kalangan etnis Tionghoa. Budaya yang sudah melekat dari nenek moyangnya membuat mereka menjadikan permainan judi sebagai ritual dan unsur kegiatan sehari-hari. Hal ini tentu saja mempengaruhi persebaran judi di Indonesia sendiri.
Adanya pengaruh dari kelompok Tionghoa dalam bermain judi membuat masyarakat pribumi juga gemar bermain judi. Mereka kemudian menjadi kecanduan dan sering datang ke rumah judi untuk melakukan permainan taruhan.
Dengan minat yang tinggi, membuat JP Coen selaku gubernur jenderal VOC menerbitkan kebijakan pelegalan judi dan menarik pajak atas dari kegiatan ini. VOC juga memberikan 20 persen pajaknya untuk kapitan pengelola rumah judi sebagai ganti upah. Sementara sisanya, masuk ke kas VOC.
Selain kebijakan judi dari VOC, permainan judi juga dikenal di berbagai pelosok daerah pada masa itu. Salah satunya ada di Di perkebunan Deli, Serdang.
Permainan judi menjadi sebuah hiburan untuk kuli perkebunan di sana. Sehingga, mandor yang juga merupakan orang Belanda memanfaatkan situasi ini.
Para kuli kebun banyak yang mengalami kebangkrutan dan kekalahan dalam permainan judi ini. Mereka seringkali harus utang ke mandor untuk membayar uang taruhan. Hal ini tentu saja menguntungkan mandor karena mereka bisa memanfaatkan hal ini untuk menarik uang lebih banyak.
Pemberlakuan Judi Porkas di Orde Baru
Orde baru bagi banyak orang menyimpan banyak hal kontroversial di dalamnya. Selain masa pemerintahan yang cukup lama, kebijakan yang diberikan pada masa itu juga menimbulkan polemik yang cukup menimbulkan pro dan kontra bagi banyak orang.
Salah satu hal yang saat itu menjadi perhatian adalah ketika Soeharto memberlakukan judi porkas. Judi jenis porkas merupakan judi yang menjadikan pertandingan olahraga sebagai medianya, khususnya sepak bola.
Pada masa pemerintahan Soeharto ini, porkas dilegalkan untuk menunjang pemasukan negara dalam hal sosial dan pengembangan olahraga.
Pada masa itu, pemerintah juga melakukan survei ke Inggris untuk mendalami jenis judi ini. Di Inggris, judi jenis undian seperti ini sudah lama berlangsung dan menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara yang besar. Sehingga pemerintah ingin mengadopsinya juga.
Judi porkas hampir sama dengan judi togel. Pemain judi menebak tim mana yang sedang atau akan bertanding. Jenis tebakan yang diberikan adalah berupa menang-seri-kalah. Pemain tidak perlu menebak skor pertandingan.
Loket resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah menjadi tempat pembelian kupon porkas secara sah. Dengan demikian, maka legalitas porkas sudah dijamin oleh negara. Porkas pada masa itu menjangkau hingga ke pusat kota atau kabupaten saja.
Banyak pihak yang menolak adanya kebijakan judi ini. Pemerintah berdalih bahwa porkas bukanlah sebuah perjudian, tetapi undian berhadiah.
Tak lama setelah munculnya banyak penolakan, pemerintah kemudian menggantikannya menjadi KSOB atau kupon sumbangan olahraga berhadiah.
Sistematika yang diterapkan dalam KSOB ini justru makin mirip dengan judi bola. Tebakan yang dilakukan oleh pemain judi bukan hanya menang kalah saja, tetapi juga menebak skor yang akan dicetak.
Jumlah keuntungan yang diperoleh dari judi porkas atau KSOB ini pun mencapai lebih dari Rp 900 miliar. Jumlah ini tentu saja sangat besar dan mampu menyokong banyak aspek kehidupan pemerintahan saat itu.
Meski menguntungkan, banyak pihak yang makin gencar melakukan penolakan atas perjudian ini. Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan ini karena dirasa merusak moral bangsa. Sehingga di tahun 1993, kebijakan ini dicabut.
SDSB sebagai Upaya Pelegalan Judi
Presiden Soekarno memberikan peraturan untuk melarang permainan judi karena tidak sesuai dengan moral bangsa. Setelah beliau lengser, kebijakan pemerintahan Soeharto memberikan cerminan lain. Pada tahun 1960-an, Indonesia saat itu membutuhkan dana untuk kepentingan sosial.
Pemerintah saat itu lalu membangun badan yayasan rehabilitasi sosial. Program yang dicanangkan yaitu kupon undian berhadiah.
Kupon ini memiliki konsep seperti lotere. Pemain yang akan bermain harus membeli kupon. Kemudian di akhir bulan akan dilakukan pengacakan nomer untuk menentukan pemenangnya.
Pada masa itu, harga kupon undian ini dibanderol seharga Rp 10.000 hingga Rp 500.000. Harganya tergantung jenis hadiah yang ditargetkan. Undian berhadiah ini banyak diminati, bahkan hingga pelosok dan menjangkau kelompok miskin.
Banyak pihak yang menolak adanya undian ini, sehingga mereka mendesak pemerintah untuk menghapus undian ini. Maka tak lama setelah diluncurkan, undian sejenis ini dihapuskan dari peredaran.
Tak lama, pada tahun 1978, program serupa muncul lagi. Program yang diusung adalah SDSB atau sumbangan dermawan sosial berhadiah. Dengan menggunakan istilah sumbangan dermawan, kegiatan judi menjadi lebih terselebung dan lebih implisit.
SDSB digemari banyak orang, bahkan hingga pelosok. Harga kupon yang dijual terbilang lebih murah daripada undian berhadiah yang dilakukan yayasan rehabilitasi sosial sebelumnya.
Harga satu kupon adalah Rp 1.000 untuk kartu jenis B dan Rp 5.000 untuk kartu jenis A. Dengan harga yang cukup terjangkau, tentu saja membuat banyak orang bisa membelinya.
Tak lama setelah program ini berjalan selama beberapa tahun, SDSB kemudian dibubarkan. Alasannya adalah muncul penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.
Penolakan ini tentu saja karena SDSB memuat unsur judi yang memiliki dampak negatif. Banyak masyarakat yang kala itu kecanduan judi ini. Selain itu, muncul kecurangan yang dilakukan di dalamnya.
Kasino yang Legal di DKI Jakarta
DKI Jakarta pernah dipimpin oleh gubernur yang cukup kontroversial. Nama Ali Sadikin tentu saja diingat dalam berbagai sejarah pemerintahan Indonesia.
Beberapa kali ia menerima kritik karena pemberlakuan kebijakan yang cukup menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang cukup menghebohkan pada masa itu adalah pelegalan judi.
Tujuan kebijakan melegalkan judi ini adalah untuk menertibkan judi ilegal yang selama ini beroperasi secara diam-diam dan merugikan banyak orang. Menurutnya, bandar judi liar ini terlalu mendapat keuntungan jika tidak diatur dalam peraturan resmi.
Maka, ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan berupa kebijakan otonomi daerah, membuatnya memunculkan kebijakan ini.
Pelegalan judi yang ia lakukan pada masa itu hanya untuk menarik pajak atas kasino yang berdiri, bukan seruan untuk melakukan judi.
Pajak judi ini memberikan pemasukan yang cukup besar dalam anggaran belanja DKI Jakarta. Dengan adanya pajak judi, pendapatan daerah langsung meningkat hingga tujuh kali lipat dan menjadi daerah yang paling gencar melakukan pembangunan.
Ide ini dianggap gila oleh banyak kelompok. Mereka meminta Ali Sadikin untuk mencabut kebijakan ini.
Dengan berbagai kritik yang diberikan kepadanya, tidak membuat ia goyah dan tetap menjalankan pelagalan kasino judi di Jakarta.
Kebijakan pelegalan judi pasa masa Ali Sadikin berlangsung cukup lama. Dengan adanya kebijakan pajak dari judi, membuat pembangunan di Jakarta dapat berjalan dengan cepat. Mendekati akhir masa jabatannya, kebijakan pelegalan judi ini dihentikan karena semakin banyak penolakan.
Pajak Judi untuk Pembangunan Daerah
Pendapatan daerah milik pemerintah provinsi DKI Jakarta saat dipimpin oleh Ali Sadikin sangat meningkat drastis. Peningkatan pendapatan ini tentu saja berkat adanya pajak judi yang cukup tinggi.
Pelegalan judi yang dilakukan oleh Ali Sadikin membuatnya bisa menertibkan berbagai judi ilegal dan menarik pajak atasnya. Setelah mendapatkan banyak pendapatan, DKI Jakarta kemudian melakukan pembenahan kota dengan melakukan pembangunan yang masif.
Pembangunan di masa pemerintahan Ali Sadikin terbilang sangat banyak dan berpengaruh. Pembangunan yang dilakukan pun menyentuh bangunan vital dan ikonik.
Salah satunya adalah Taman Ismail Marzuk. Pembangunannya dilakukan olehnya agar warga DKI Jakarta memiliki wadah untuk melakukan kegiatan pengembangan budaya dan seni.
Pembangunan lain seperti Taman Impian Jaya Ancol juga dibangun pada masa pemerintahannya. Pembangunan kawasan wisata ini bisa berdiri dan menjadi ikon Jakarta berkat pendapatan dari pajak judi.
Pembangunan yang berdasarkan master plan pada masa itu juga berhasil dipenuhi dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini kemudian menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintahan DKI Jakarta di masa kepemimpinan Ali Sadikin.
Selain dari segi fisik, pembangunan yang digencarkan oleh Ali Sadikin juga menyentuh hal sosial. Pembangunan ekonomi, sosial, budaya juga tak luput dari program kerjanya di masa itu.
Di bidang pendidikan misalnya, pemerintah daerah pada masa itu memberikan perhatian khusus dengan membangun beberapa bagian sekolah. Pembangunan yang dilakukan juga menyentuh semua lapisan dari SD sampai SMA.
Dari segi ekonomi, kondisi masyarakatnya juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Selain itu, pemerintahan pada masa itu juga mendukung perkembangan seni budaya dan membangun sarana seni yang terjamin.
Berkat kebijakannya dalam menarik pajak judi, membuat DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang mengalami pembangunan paling cepat dibandingkan daerah yang lain.
Kebijakan Pelarangan Judi Online di Indonesia
Pemerintahan Indonesia pernah mengalami pasang surut dalam hal perjudian. Pada masa itu, kebijakan pelegalan judi menjadi satu hal yang menyimpan polemik tersendiri karena menimbulkan pro dan kontra.
Sementara itu, di masa modern seperti saat ini, kebijakan pelegalan judi sangatlah dilarang di Indonesia. Kegiatan perjudian menjadi salah satu hal yang dilarang keras oleh pemerintah melalui berbagai undang-undang yang menngaturnya.
Perubahan teknologi mendorong kehidupan juga mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena proses transfer informasi maya. Peraturan yang ada pun turut menyesuaikan, salah satunya adalah UU ITE. Peraturan ini mengatur segala transaksi elektronik, perjudian, media sosial, dan lainnya.
UU ITE memiliki tujuan untuk memberikan batasan dan aturan tentang segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, khususnya di dunia maya. Di dalamnya terdapat beberapa bab yang mengatur bagian-bagian dari unsur ITE itu sendiri.
Salah satu bagian yang menjadi pembahasan adalah UU ITE kegiatan judi online. UU ITE dalam perjudian online menjadi sebuah ancaman dan hukuman yang diberikan kepada pelaku judi di dunia maya yang tidak taat aturan.
Peraturan UU ITE dan Perjudian Online
UU ITE dalam perjudian online merupakan upaya pemerintah menertibkan kegiatan perjudian. UU ITE ini muncul pada tahun 2005 dan baru resmi dijalankan pada tahun 2008. Isi di dalamnya tentu saja mengatur tentang transaksi elektronik.
Mengacu UU tersebut, maka kegiatan judi online bisa dikategorikan sebagai bagian UU ITE ini dengan segala aturannya. UU ITE dalam perjudian online mengatur tentang penertiban judi, hukuman, dan batasannya.
Salah satu pasal yang membahas soal judi adalah Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pasal ini berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
Sehingga, bagi semua orang yang mempromosikan, mendistribusikan, hingga memainkan perjudian di dunia online dapat tergolong ke dalam kategori pidana sesuai UU ITE.
Hukuman yang ditulis dalam UU ITE ini tertulis dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016. Bunyi pasal ini yaitu:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.
Apakah UU ITE Efektif untuk Penertiban Judi?
Pemberlakukan UU ITE yang menjadi batasan dalam menertibkan judi online ini sayangnya tidak memiliki dampak yang signifikan. Masih banyak orang yang melakukan permainan judi online secara ilegal.
Kecanggihan teknologi membuat para pemainnya tidak kehabisan akal untuk bermain judi online. Upaya pemerintah untuk memblokir situs judi ini nyatanya juga tidak efektif karena mereka masih bisa menggunakan server dari luar negeri.
Demikian tadi serangkaian kebijakan kontroversial tentang pelegalan judi yang pernah dilakukan di Indonesia. Selain pelegalan judi, saat ini juga muncul aturan mengenai penertiban judi. Semoga bermanfaat!
Baca juga: Sejarah Permainan Poker: Awal Kemunculan Hingga Menjadi Ajang Judi
